“Perang” Di Dunia Maya Ancam Keutuhan NKRI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kini telah dimulai, para kandidat maupun tim sukses sedang menunggu hasil dari “pertarungan sengit” saat kampanye, khususnya di Ibu Kota Jakarta yang begitu banyak menyita perhatian masyarakat jagad raya ini. Belum lenyap dari ingatan kita begitu dahsyatnya “perang” antara tim sukses bakal calon gubernur Jakarta  yang begitu berlarut-larut hingga menyeret arus ke “ambang perpecahan” antar kelompok dan golongan. Tak ayal memang para tim sukses, pendukung

bahkan simpatisan berlomba-lomba mengerahkan sekuat tenaga dalam upaya memenagkan calon yang didukungnya dengan berbagai cara dan beragam media yang makin marak di abad ini. (Baca juga Kemendikdasmen Atasi Kekerasan di Dunia Pendidikan)

Dengan semakin banyaknya media informasi yang mudah diakses, nampaknya dimanfaatkan banyak orang untuk “mengkampanyekan” calon yang didukugnya, bahkan tidak jarang dari mereka juga memojokkan lawan politiknya dengan dalih kebebasan pers dsb seperti melalui facebook dan twitter. Memang dua media tersebut seolah menjadi media yang paling mudah diakses informasinya oleh semua orang. Dengan media-media social yang mudah diakses masyarakat tersebut, tentunya tidak hanya membawa dampak positif, melainkan dampak negative yang begitu besar, misalnya saja mulai dari munculnya kasus penistaan agama, pembelaan fatwa, ulama dan sebagainya, yang menurut hemat penulis itu semua digoreng sedemikian rupa untuk saling menjegal lawan politiknya.

Namun sangat disayangkan, menurut penulis yang senantiasa mengikuti pemberitaan tentang hiruk pikuk pilkada serentak tahun ini, khususnya untuk pemilihan Gubernur Jakarta, nampaknya masyarakat Indonesia tidak cukup cerdas memanfaatkan media-media sosial tersebut, yang ada malah adanya indikasi akan terjadi perpecahan jika tidak ditangani serius oleh semua pihak. Kita mungkin semua tahu, saat munculnya kasus-kasus hukum yang menimpa para kandidat pilkada Gubernur Jakarta, media informasi khususnya jejaring sosial kian marak disesaki oleh berita/informasi yang sangat beragam, baik itu mendukung atau kontra terhadap kasus tersebut. Tidak hanya itu, nampaknya kasus tersebut kian dimanfaat kan oleh orang-oranag yang tidak bertanggung jawab dengan menggoreng masalah tersebut kemudian disajikan ke masyarakat yang menyebabkan tambah runyamnya persoalan tersebut, hingga akhir-akhir ini banyak orang baru tersadar begitu banyaknya berita hoax (bohong) yang berseliweran di dunia maya.

Berdasarkan berita-berita yang ramai tentang pilgub Jakarta khususnya baik di media cetak maupun elektronik, penulis dapat menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini sedang menjadi panggung hiburan yang sangat menarik bagi Negara asing. Kenapa demikian, karena disadari atau tidak masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih “jual beli” masalah yang belum jelas ujung pangkalnya, ketimbang sama-sama berpikir jernih untuk masa depan bangsa. Hal ini diperparah lagi oleh  sebagian media online yang dipertanyakan kredibilitasnya serta jejaring sosial yang dengan begitu mudahnya menghujat dan saling memojokkan bahkan sudah tidak objektif lagi dalam mewartakan berita dan cenderung membesar-besarkan masalah yang lagi hangat dan “lezat” untuk “disantap” oleh publik. Baca juga: Peran Jurnalistik Sebagai Kontrol Pembangunan dan Pendidikan)

Tentunya hal ini juga akan menjadi kesenangan tersendiri bagi Negara asing, karena masyarakat Indonesia mudah digoyang persatuan dan kesatuannya hanya dengan persoalan beda pilihan yang dibungkus seacara apik atas nama agama dan “kesucian”. Bayangkan saja seandainya hal ini terjadi terus menerus tanpa adannya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai perbedaan, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi seperti semula, menjadi pulau-pulau kecil yang berantakan. Untuk itu kesadaran masyarakatlah yang paling penting untuk bisa bersama-sama saling menghargai perbedaan dan pandai-pandailah untuk menyerap informasi yang berseliweran di dunia maya. Denga begitu, maka sedikit banyak masyarakat sudah berupaya untuk bersama-sama menjaga kesatuan NKRI.